GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pernyataan menggetarkan soal hubungan erat antara hukum dan demokrasi
Dia mengatakan, baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasinya.
BACA JUGA: Pengamat Sentil Risma, Ingatkan janji ke Suku Anak Dalam
Hal itu disampaikan Mahfud dalam diskusi virtual Tadarus Demokrasi dengan tema 'Ekonomi dan Demokrasi', Sabtu (1/5).
"Kalau demokrasinya berjalan baik, hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, hukum pun akan buruk," ujar Mahfud.
Menteri asal madura itu menjelaskan, konfigurasi politik demokratis akan menampilkan hukum yang responsif.
Sementara itu, konfigurasi politik otoriter dan hegemonik akan menampilkan hukum yang berwatak konservatif.
Hal itu didapatkan dari hasil penelitian Mahfud sejak 1945 sampai 1993.
"Saya hitung dari tahun ke tahun perubahan konfigurasi politik tahun sekian bergeser ke sini, hukumnya akan jadi begini, itu jelas sekali," jelasnya.
Mahfud pun berharap khalayak akan tercerahkan atas problematika demokrasi yang terjadi di Indonesia. (*)
BACA JUGA: Akademisi NU Soroti Kelompok Hijrah, Hadis Nabi pun Keluar
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News