Suara Lantang Ketua Setara Institute Terkait KKB Teroris, Jokowi

GenPI.co - Ketua Setara Institute Hendardi blak-blakan sentil keputusan pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. 

Hendardi pun menilai, bahwa kebijakan itu menggambarkan ketidakcakapan pemerintah mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua. 

BACA JUGA: Analisis Pakar UI Mencengangkan, Munarman Dapat Angin Segar

"Langkah tersebut sebagai ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua," jelas Hendardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/4). 

Bahkan, Hendardi membeberkan, alih-alih membangun dialog dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan dalam penanganan konflik di Papua. 

"Langkah pemerintah rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius," tegasnya.

Pasalnya, Hendardi memandang label teroris untuk KKB merupakan cara pemerintah melegitimasi tindakan represif dan pembenaran atas operasi militer secara masif di Papua.

BACA JUGA: Fadli Zon Beber Bukti Video Tito Karnavian Soal FPI, Bikin Kaget

Oleh sebab itu, Hendardi meyakini keputusan pemerintah itu tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama di Bumi Cenderawasih. 

Aktivis HAM ini juga menilai aparat keamanan gagal melumpuhkan kelompok bersenjata di Papua.

Menurut Hendardi, pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk pemerintahan Jokowi untuk Papua. 

Apalagi, pelabelan teroris terhadap KKB akan menutup ruang dialog sebagai jalan perdamaian yang direkomendasikan banyak pihak. 

Efek buruk lainnya ialah peningkatan eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua. Selain itu, pelembagaan rasialisme dan diskriminasi berkelanjutan di Papua juga bisa terjadi. 

Hendardi menyebut pilihan realistis bagi permasalahan Papua ialah penyelesaian secara damai yang dimulai penghentian permusuhan, membangun dialog, dan menyusun skema-skema pembangunan yang disepakati. 

"Revisi UU Otonomi Khusus bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," pungkas Hendardi.(*)