Putusan MK, KPK Tak Bisa Diharapkan Independent Lagi

GenPI.co - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa diharapkan menjadi lembaga negara yang independent lagi.

MK telah memutuskan menolak permohonan uji formil dan hanya mengabulkan sebagian kecil uji materil  terkait revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 mengenai KPK pada Selasa (4/5).

BACA JUGA : Novel Nggak Lolos Tes, Denny Buka Kartu As KPK

“Dampak dari putusan ini adalah menutup peluang mengembalikan KPK sebagai lembaga negara yang independent seperti sebelum revisi, yang dapat secara efektif memberantas korupsi dan bebas dari campur tangan kekuasaan manapun,” kata peneliti Pukat UGM, Zaenurrohman kepada GenPI.co pada Selasa (4/5).

Zaenurrohman mengatakan memang dengan putusan ini KPK tetap ada, tapi tidak lagi dapat diharapkan pulih seperti semula yang dapat secara efektif memberantas korupsi.  

“Bahwa putusan MK ini memang mengambil langkah aman dengan menolak sebagian besar permohoan dan hanya mengabulkan sebagian kecil permohonan pemohon,” ujarnya.

Zaenurrohman mengatakan hasil yang paling baik dari uji materi ini adalah ketika kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan tidak harus melalui permintaan izin ke dewan pengawas.

“Tapi dalam bentul pemberitahuan. Itu mungkin kemenangan terbesar para pemohon dari uji materiil,” ucapnya.

Menurut Zaenurrohman, itu hanya sebagian kecil saja dari problem yang dihadirkan dalam revisi UU KPK.  

“Ditolaknya sebagian besar permohonan ini ya kesempatan untuk mengembalikan KPK sebagai lembaga negara yang independent tertutup sudah. Karena memang pasal-pasal kontroversial yang menyebabkan KPK tidak lagi efektif memberantas korupsi masih tetap ada dan hidup,” tuturnya.

BACA JUGA : Rocky Gerung: Tes Masuk KPK Sudah Seperti Soal Anak SMA

Zaenurrohman mengatakan KPK memang akan tetap ada dan menjalankan tugasnya sehari-hari dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“KPK akan banyak sekali dikontrol oleh kekuasaan lain, khususnya dengan pemerintah,” paparnya.