GenPI.co - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto blak-blakan menilai tidak ada dasar hukum mengangkat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebagai ex officio Ketua Dewan Pengarah BRIN.
"Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal," jelas Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5).
BACA JUGA: Dosen UI Mendadak Beber Fakta Habib Rizieq: Allah Maha Adil
Pasalnya, aturan Ketua Dewan Pengarah BPIP menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN ada dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.
Namun, RUU itu telah dihapus dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas).
Politikus PKS ini membeberkan, dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN dan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, struktur organisasi yang ada terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi dan Unit Pengawasan.
Mulyanto menyebut, dalam struktur organisasi LPNK tidak dikenal jabatan Dewan Pengarah.
BACA JUGA: Akhirnya Habib Rizieq Mengakui Fakta Mengejutkan: Mohon Maaf...
Oleh sebab itu, menurut Mulyanto, BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya. Hubungan BRIN dan BPIP pun dinilai sangat dipaksakan.
"Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi. Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri," jelas Mulyanto.
Mulyanto pun mendorong BRIN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan tidak tersentuh politik.
Ia meminta BRIN bekerja sesuai dengan dasar ilmiah objektif, rasional dan terukur. Tidak perlu dibebani tugas ideologis.
Ia juga meminta pemerintah memperjelas bentuk organisasi BRIN. Apakah masuk kategori LPNK atau LNS.
Pasalnya, dalam Perpres No.74/2019 tentang BRIN tidak secara eksplisit disebutkan BRIN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
"Sesuai UU di Indonesia hanya dikenal 3 bentuk lembaga pemerintahan yakni Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktur (LNS)," jelas Mulyanto.
"Kalau BRIN diarahkan menjadi LNS maka sangat disayangkan karena ini makin mengkerdilkan lembaga riset dan teknologi nasional," tambahnya.
Sementara itu, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari, mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta merupakan sosok pemimpin negarawan dan sekaligus pembelajar yang baik.
"Semua menempatkan konsep kemajuan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pendiri bangsa kental dengan tradisi sebagai pembelajar yang baik yang kedepankan riset dan Inovasi," tutur Hasto, Senin (3/5).
Menurut Hasto, Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Umum Parpol yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi, dan terus memerjuangkan peningkatan anggaran peneltian 5 persen dari PDB.
"Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia," jelasnya.
Hasto menganggap, dengan menempatkan BRIN guna mendorong kemajuan Indonesia, maka ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, merupakan keputusan tepat.
"Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News