GenPI.co - Saat ini kabar mafia alat utama sistem senjata (Alutsista) makin santer terdengar. Sebelumnya, Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyebut inisial mafia tersebut.
"Sebut saja Mister M," jelas Connie dalam keterangannya, Senin (26/4).
BACA JUGA: Pakar Hukum Beber Istana: Apa Perasaan Jokowi Lihat Ali Ngabalin
Kemudian, Connie membeberkan kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan terkait pesawat tempur.
Kerja sama itu ialah Korean Fighter Xperiment (KFX) dan Indonesia Fighter Xperiment (IFX).
Namun, pembuat pesawat tempur itu sulit untuk direalisasikan.
"Mundur dari 2009. Ada dokumen, enggak bisa bohong. Saya menentang karena enggak masuk akal," bebernya.
BACA JUGA: Jangan Sepelekan, Minum Yakult Ternyata Khasiatnya Mencengangkan
Pasalnya, Indonesia hanya punya hak 20 persen atas teknologi dari hasil kerja sama tersebut.
Belum lagi proyek itu selesai diperkirakan memakan waktu 18 tahun.
Tak hanya pada persoalan pesawat saja, namun Mr M kembali mencuat sebagai mafia alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemhan)
Merespons hal tersebut, Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja turut mengomentari dugaan mafia alutsista di Kemenhan.
Menurut dia, memang ada beberapa orang yang memegang kepentingan dalam pengadaan alutsista. Namun, hal tersebut bukan mafia, melainkan pemegang kekuasaan.
"Ada yang menyebut si M itu mafia alutsista, tapi menurut saya itu ialah penentu kebijakan," jelas Hadiyan di YouTube Kanal Anak Bangsa, beberapa waktu lalu.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan itu menilai, pengadaan alutsista kerap mandek karena tidak sesuai dengan keinginan pengguna.
Menurutnya, para pengguna sudah menentukan konsep yang akan digunakan untuk memperkuat alat tempur.
Akan tetapi, kata Hadiyan, di dalam Kemenhan sulit dikeluarkan anggaran tentang modernisasi alutsista.
"Biasanya, kan, pengguna dalam arti sudah menentukan alat perang karena mengetahui medan secara langsung. Namun, kerap kali terhenti dan tidak sesuai," bebernya.
Hadiyan mengungkapkan, Kemenhan sebenarnya sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan alutsista ke depannya.
Dia lantas meyakini bahwa hal itu sudah masuk dalam anggaran yang telah direncanakan.
"Saya yakin anggaran sudah ada, tapi belum. Ini ada konflik antara pengguna dan penentu kebijakan," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, dugaan mafia alutsista di Kemhan kembali mencuat usai tragedi KRI Nanggala-402 yang karam beberapa waktu lalu.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News