Rezim Orde Baru Disebut Lebih Baik Ketimbang Pemerintahan Jokowi

GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung mengaku lebih menghormati model otoritarianisme Orde Baru dibandingkan dengan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Pasalnya, saat itu secara resmi ditunjukan adanya represi dari negara.

BACA JUGA: Rocky Gerung: Pemerintahan Jokowi Jadi Bahan Tertawaan Publik

Sementara itu, petugas penegak hukum saat ini berusaha menghalangi aktivitas masyarakat, tapi secara diam-diam.

“Saat itu, kalau sedang diskusi, resmi ada petugas yang datang ‘diperintah undang-undang’, bukan diam-diam membatalkan diskusi dengan cara menghalangi sound system seperti saat ini,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (19/5/2021).

Rocky menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, polisi akan datang secara tiba-tiba dan naik ke atas panggung untuk membubarkan acara.

“Mereka lalu teriak ‘Atas nama undang-undang, saya bubarkan’. Jadi, acaranya dibubarkan dengan undang-undang. Kalau sekarang ini mereka dengan diam-diam menghalangi orang untuk berpikir,” jelasnya.

Akademisi itu menilai bahwa pemerintah Orde Baru masih memiliki sistem untuk melakukan tindak represi.

“Nah, sekarang ini nggak ada sistem. Buzzer bisa jadi BIN, BIN bisa jadi buzzer, lalu polisi bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa juga menjadi bagian dari tindak kriminal,” ungkapnya.

Menurut Rocky, bagian yang paling memburuk dari pemerintahan Indonesia saat ini adalah kebebasan berpendapat.

“Saya tidak tahu bagaimana pihak istana menonton hal-hal semacam ini. Bisa jadi, di antara mereka juga saling cibir,” katanya.

Filsuf itu menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia saat ini juga tak mampu meniru gaya totalitarianisme yang dipraktikan pada masa Orde Baru.

Sebab, ada orang-orang yang berpikir kuat untuk melanggengkan kekuasaan di dalam pemerintahan saat itu.

BACA JUGA: Kritik Jokowi, Rocky Gerung Sebut Pernyataan Soal KPK Tak Berarti

“Ada teknokrat yang konsisten, lalu intelnya juga otaknya bagus semua. Kalau saat ini, hal itu sama sekali enggak ada. Kita enggak lihat ada semacam pasukan yang berpikir, semacam think tank, di pemerintahan saat ini,” paparnya. (*)