GenPI.co - Data fiktif 97 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat DPR berang. Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa akan memanggil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan BKN.
KemenPANRB dan BKN akan dimintai pertanggungjawaban terkait ini.
“Kami panggil minggu depan untuk mengklarifikasikan, memintai pertanggungjawaban,” ujarnya saat dijumpai GenPI.co, Selasa (25/5).
Politikus Nasdem itu mengatakan data fiktif itu dapat merugikan banyak sektor.
"Itu kan tahun 2015 terkait soal data misterius, terkait dengan 97 ribu PNS," ujar Saan.
Sementara itu, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad juga mendesak pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan tersebut.
“Perlu dibentuk satu tim khusus untuk menangani ini. Dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan ASN,” kata Dasco.
Sebelumnya Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif.
"Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya. Dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya," ujar Bima di YouTube, Senin (24/5).
Bima mengungkapkan, itu didapat setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data pada 2014.
Selain itu, Bima mengaku, hingga saat ini pemutakhiran data PNS atau ASN memang baru dilakukan dua kali. Yakni pada 2002 secara manual dan 2014 secara elektronik.
"Sejak merdeka kita baru dua kali mutakhirkan data PNS-ASN, tahun 2002 itu dilakukan melalui pendataan ulang PNS dengan sistem manual. Diperlukan waktu lama dan biaya besar," kata dia. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News