GenPI.co - Pegiat media sosial Denny Siregar blak-blakan ikut buka suara terkait sejumlah kontroversi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal tersebut diungkapkan Denny Siregar dalam cuitannya di akun Twitter miliknya.
BACA JUGA: Air Kelapa Tak Bisa Disepelekan, Bisa Sembuhkan 5 Penyakit Kronis
Denny Siregar menilai, TGUPP era Anies Baswedan membuat DKI Jakarta kacau balau, lantaran anggota Tim Gubernur yang terlalu banyak, tetapi tidak bisa bekerja.
"Hehe. DKI Jakarta kacau balau. Orangnya banyak, nggak ada yang bisa kerja," kata Denny Siregar dikutip GenPI.co, Rabu (26/5).
Dalam cuitannya, Denny Siregar juga menyertakan artikel berjudul, "Kontroversi TGUPP Era Anies, Jumlah Anggota Membengkak dan Digaji Menggunakan APBD".
Sebelumnya, TGUPP menjadi sorotan setelah keluarnya Alvin Wijaya dari formasi anggota TGUPP.
BACA JUGA: Pernyataan Partai Ummat Mengejutkan: Ali Ngabalin Tak Beradab
Isu yang beredar, Alvin dipecat oleh Gubernur Anies Baswedan terkait keterlibatannya dalam mafia jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Namun, hal itu dibantah oleh Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tri Indrawan.
Tetapi, Tri Indrawan tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Alvin yang sudah menjadi bagian dari TGUPP sejak Maret 2018. Menurutnya, Bappeda hanya memiliki kewenangan administrasi.
"Kami bicaranya administrasi (saja) karena kami tugasnya itu," ujar Tri Indrawan, Senin (24/5).
Tak hanya itu, TGUPP juga sempat dituding menjadi penyebab di balik enggannya ratusan pegawai negeri sipil DKI Jakarta mengikuti lelang 17 jabatan tingkat eselon II yang digelar baru-baru ini.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono, ia menduga ratusan PNS itu enggan ikut lelang jabatan, karena perannya nanti tetap akan didominasi oleh tim khusus Anies tersebut.
"Perannya (TGUPP) terlalu sentral. Peran yang terlalu (besar) itu tidak menimbulkan animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," jelas Gembong Warsono.
TGUPP sudah ada sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun 2014.
Tim non-perangkat daerah yang berkedudukan di bawah gubernur ini awalnya hanya berjumlah 7 orang, kemudian meningkat menjadi 9 orang di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Namun, di masa kepemimpinan Anies Baswedan pada tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak drastis menjadi 74 orang.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News