GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan mengungkapkan bahwa BUMN adalah perusahaan negara yang bertugas dan diperbolehkan untuk mengejar profit.
Namun, wujud profit tersebut tak seperti apa yang didapatkan oleh perusahaan swasta.
"Profit itu harus berdampak langsung kepada rakyat, tetapi hal itu sudah dilupakan,” jelas Rocky Gerung dikutip GenPI.co dari video di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (20/6).
Rocky Gerung mengatakan bahwa BUMN saat ini justru memiliki misi untuk melakukan akumulasi dana.
"BUMN itu harusnya punya visi distribusi, ngaconya di situ," jelas Rocky Gerung.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini mengungkapkan, kebangkrutan BUMN sekarang ini disebabkan oleh beberapa problem, seperti salah investasi.
Akan tetapi, ada hal yang lebih penting untuk dilihat oleh masyarakat, yaitu sorotan publik terhadap fungsi dari BUMN.
"Banyak komisaris-komisaris BUMN yang ditempatkan tanpa kapasitas dan merupakan relawan Pak Jokowi. Hal itulah yang juga saya persoalkan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung memaparkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumpulkan sukarelawan dan hendak memberi tahu arah jalan mereka.
"Jadi, bukannya memikirkan arah BUMN, Jokowi malah memikirkan arah politik. Pak Jokowi itu tidak punya interest lagi dengan BUMN, karena komisarisnya itu untuk memastikan arah politiknya," tegas Rocky Gerung.
Sementara itu, akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo Serang Rochendi menilai seluruh perusahaan di Indonesia dikhawatirkan sudah tak lagi sanggup untuk membiayai karyawan.
Menurut Rochendi, tidak hanya BUMN yang sudah tak sanggup, tetapi juga perusahan-perusahaan swasta di Indonesia.
"Sekarang ini Juni dan hal itu bisa terjadi pada Juli. Sebab, daya beli masyarakat makin turun," tegas Rochendi kepada GenPI.co, Sabtu (12/6).
Rochendi mengungkapkan, walaupun daya beli masyarakat menurun, produksi perusahaan masih harus tetap berjalan.
"Otomatis pendapatannya menurun. Bagaimana perusahaan-perusahaan akan bertahan?" jelasnya.
Pengajar di Universitas Sutomo Serang itu memaparkan bahwa para pengusaha pun tak bisa meminjam dana dari bank.
Pasalnya, perputaran uang di bank juga sudah diberikan kepada pemerintah untuk menjadi jaminan pembangunan infrastruktur.
"Juli itu nanti bisa jebol. Oleh karena itu, kalau tak dilakukan pemakzulan, kemungkinan pemerintahan Jokowi akan sangat berbahaya," paparnya.
Rochendi menilai bahwa upaya periodesasi presiden tiga periode berkaitan dengan jaminan pinjaman dana oleh negara lain, terutama China.
"Pemerintah China akan menurunkan pinjaman dana lagi jika sudah ada keputusan politik bahwa Jokowi memerintah selama tiga periode. Kemungkinan juga tanpa pemilu," pungkas Rochendi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News