GenPI.co - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyoroti pihak anti-kritik yang menyudutkan Badan Eksekutif Mahasissa Universitas Indonesia (BEM UI).
Menurut Hendri Satrio, mahasiswa berhak menyampaikan pendapat atau pun ktitikan kepada pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Hendri Satrio menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti Presiden Jokowi harus siap menerima kritik.
"Seorang mahasiswa saat berbicara, apalagi BEM UI, Unpad, dan lainnya itu pasti sudah dengan kajian," jelas Hendri Satrio kepada GenPI.co, Minggu (27/6).
Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi ini menyebut bahwa Jokowi perlu melihat kritikan tersebut sebagai dasar atas kinerjanya.
"Justru, itu menjadi catatan penting untuk Pak Jokowi," ungkapnya.
Hendri Satrio bahkan merasa aneh bila mengkritik tidak diperbolehkan.
Sebab, kata dia, ada saja yang menganggap kritikan sebagai salah satu golongan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Taliban.
"Jadi, jangan semata-mata kemudian begitu ada kritikan, terus dianggap HTI atau Taliban. Kan, jadi ngaco dong itu," tegasnya.
Hendri Satrio lantas menanyakan tentang demokrasi yang dianut bila tidak menberikan kritik.
Dia bahkan berkelakar bahwa kritik dari mahasiswa perlu mendapat perhatian.
"Justru dengarkan, mengerti, dan pahami isi pesannya. Jangan dibunuh pembawa pesannya," jelasnya.
Seperti diketahui, BEM UI mendadak berani menyentil dan mengunggah kritikan berbentuk poster di media sosial terkait Presiden Jokowi pada Sabtu (26/6).
Menurut BEM UI, Jokowi kerap melontarkan janji manis, tetapi tidak sesuai fakta.
Presiden Jokowi lantas mendapat istilah The King of Lip Service dari BEM UI.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News