GenPI.co - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan pemberian bantuan presiden selama penerapan PPKM darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021 berbentuk beras yang disalurkan melalui Bulog.
Sebab, menurut Arief, tujuan pemberlakuan PPKM darurat adalah meminimalkan aktivitas masyarakat di luar rumah.
Apabila bantuan presiden dilakukan dengan pembagian uang tunai, maka akan membuat masyarakat kembali melakukan aktivitas ke luar rumah.
"Sehingga tidak sejalan dengan maksud pemberlakukan PPKM darurat," kata Arief Poyuono dalam keterangannya, Jumat (2/7).
Seperti diketahui, PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali 3-20 Juli untuk menekan jumlah lonjakan harian Covid-19 akibat adanya varian baru telah diumumkan dan akan diberlakukan pemerintah pusat.
Arief menjelaskan pemberlakuan PPKM darurat secara langsung memunculkan permasalahan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok bagi sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.
Adapun dampak terhadap perekonomian nasional, kata Arief, tentu akan menurunkan daya beli dan komsumsi masyarakat sekalipun pemerintah menyediakan bantuan sosial tunai.
Sebab, lanjut Arief, PPKM darurat akan membatasi kegiatan operasional usaha-usaha masyarakat baik di pasar atau rumahan sehingga warga yang memegang uang tunai pun sangat terbatas untuk belanja.
Arief berpendapat, pemerintah pusat sebenarnya telah berpengalaman menjaga pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat, maupun stabilitas ekonomi nasional sebagaimana di tengah masa pandemi Covid-19 di awal 2020 lalu.
"Yakni dengan adanya kegiatan pemberian bantuan dari presiden oleh pemerintah pusat berupa paket beras premium sebanyak 25 kg per KPM, yang dilakukan oleh Bulog melalui Kementerian Sosial selaku penyedia data masyarakat yang layak menerima bantuan," kata Arief.
Ia menjelaskan pemberian bantuan presiden pada 2020 dilakukan dengan memberikan paket beras dalam dua tahap.
Pertama, pada periode 5-22 Mei 2020, Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.457.612 paket dengan total beras sebanyak 36.440 ton.
Selanjutnya, tahap kedua yang dibagikan pada periode 1-15 Juni 2020 sebanyak 1.861.856 paket dengan total beras sebanyak 46.546 ton.
Dia mengatakan pelaksanaan pemberian bantuan presiden terkait pelaksanaan PPKM darurat yang sangat tepat untuk dilakukan pemerintah pusat, adalah melibatkan dan menunjuk Bulog kembali melakukan penyaluran paket beras kepada masyarakat sesuai data Kementerian Sosial.
"Ini sebagaimana telah berhasil dilakukan oleh Bulog pada tahun 2020," kata dia. (boy/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News