GenPI.co - Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan terkait kinerjanya selama memimpin Indonesia.
Lantas berbeda pengakuan Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan UIN Jakarta, Azyumardi Azra yang menganggap kinerja Jokowi belum bisa dinilai hingga akhir jabatannya.
"Saya kira mungkin, kita harus menunggu dua setengah atau tiga tahun lagi ketika Presiden Jokowi dan Kyai Haji Ma'ruf Amin selesai pada 2024," ucap Azyumardi dalam diskusi daring yang diikuti GenPI.co, Senin (26/7/2021).
Azra, sapaan arabnya, menjelaskan belum bisa menilai apakah Jokowi gagal sebagai pemimpin atau tidak.
Namun, dia mengaku hal itu bisa terlihat melalui beberapa indikator yang bisa menjadi penentu kinerja Presiden Jokowi.
"Jokowi belum bisa menciptakan pemerintah tata kelola yang baik. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa good governance ini tidak berjalan dengan baik," kata Azra.
Selain itu, Azra menilai pemerintahan Jokowi lemah dalam meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, setelah Jokowi menjabat untuk kali kedua, tingkat korupsi di jajaran pemerintahan meningkat.
"Memasuki musim kedua menjabat, korupsi merajalela apalagi saat Covid-19 datang. Dana bansos dirampok oleh anggota kabinet Jokowi," jelasnya.
Meski mengetahui tindakan korupsi itu, kata Azra, Jokowi enggan berkomentar lebih atau sekadar menegaskan tentang kasus tersebut.
Lebih lanjut, menurut dia, Jokowi sebelumnya mengatakan bila ingin memperkuat KPK, tetapi kenyataannya tidak.
"Beliau tidak bicara tegas, ya, kepada dua menteri yang terlibat korupsi. Belum lagi terkait revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News