Eks Napi Koruptor Pimpin BUMN, Pemerintah Diminta Lebih Etis

GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang meminta agar pemerintah Indonesia bisa menjalankan politik yang lebih etis.

Hal tersebut dia sampaikan menanggapi penunjukkan mantan narapidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Seperti diketahui, PT PIM adalah anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN.

BACA JUGA:  Ramai Mantan Napi Jadi Komisaris, MAKI Senggol Nama Erick Thohir

“Memang tak ada moral dalam politik. Namun, hal itu bisa dicegah dengan praktik politik yang lebih etis dan bermoral,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (11/8).

Ngorang mengatakan bahwa politik yang etis akan berdampak positif pada kemajuan masyarakat.

BACA JUGA:  Mantan Napi Maju Pilpres 2024, Ferdinand Hutahaean: Ini Musuhnya

“Seharusnya Emir Moeis tak dipilih. Bukannya masih ada kader lain untuk menjabat posisi tersebut?” katanya.

Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan jika hal tersebut terus terjadi, masyarakat tak lagi mendapat transparansi dari kegiatan yang dilakukan partai politik.

BACA JUGA:  Napi di Rutan Palu Disiplin Prokes, Pilih Salat Id di Kamar Sel

“Kita jadi tak tahu isi perutnya partai politik itu apa saja,” paparnya.

Lebih lanjut, Ngorang menuturkan bahwa transaksi antarpihak akan selalu terjadi di dalam politik.

“Saya memberi, supaya kamu memberi. Hal itu tak bisa terhindarkan di dalam politik,” tuturnya. (*)