GenPI.co - Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin memberikan sorotan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat sasaran di Tuban, Jawa Timur.
Pasalnya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menemukan ada sejumlah penyandang disabilitas diketahui belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Mualimin menjelaskan, Itu membuktikan pencatatan penerima PKH sarat politik dan nepotisme.
"Biasanya perangkat desa mengutamakan kerabat, keluarga, dan lingkaran sendiri ketimbang yang benar benar membutuhkan Bansos," jelasnya kepada, GenPI.co, Kamis, (12/8).
Menurutnya, kondisi Ini seperti fenomena gunung es. Kalau Bupati sedari awal mau blusukan dan memeriksa hingga bawah, ketidakberesan pasti ketemu.
"Jangan menunggu disemprot Mensos Risma baru Bupati Tuban berbenah. Kadinsos bikin malu di depan pemerintah pusat. Kadinsos harus dicopot!," katanya.
Dia menjelaskan, Indikasinya banyak pelanggaran penyaluran bansos di Tuban.
Untuk itu, harusnya Kapolres Tuban segera menyidik dan membersihkan Tuban dari birokrat bermasalah.
"Kalau Bupati Lindra mau mengusut sampai tingkat Desa dan RT, bakal banyak temuan penyelewengan Bansos. Masyarakat berharap keberpihakan Bupati terhadap rakyat miskin," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News