GenPI.co - Pakar Komunikasi dan Politik Emrus Sihombing blak-blakan mengungkapkan dua tokoh nasional yakni Megawati Soekarnoputri dan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan pendapat berbeda.
"Sekalipun ada kesamaan menjadi komando dalam keadaan darurat, tetapi ada perbedaan nyata tentang gagasan alur komando dari kedua tokoh ini," ujar Emrus Sihombing kepada GenPI.co, Jumat (13/8).
Di berbagai media sosial, Luhut Pandjaitan menyebut struktur penanganan covid-19 sudah tepat dengan Presiden Jokowi sebagai panglima paling tinggi.
Emrus Sihombing mengatakan, Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto hanya komando lapangan di dua wilayah (luar Pulau Jawa, serta Pulau Jawa dan Bali).
"Jika landasan pembagian dua wilayah atas dasar rentang kendali karena luasnya Indonesia, menurut hemat saya, masih subyektif dan relatif sehingga perlu pendalaman," tuturnya.
Menurutnya, terdapat lima pulau besar dan kecil di sekitarnya. Agar lebih fokus, dia menyarankan untuk dibuat lima atau enam komando lapangan yang langsung di bawah perintah Presiden.
"Jadi, tidak hanya dua baru sesuai dengan rentang kendali," tegasnya.
Di sisi lain, Megawati Soekarnoputri berpendapat presiden harus memegang langsung komando penanganan bencana yang sifatnya darurat.
"Artinya, menurut pemahaman saya, tidak selamanya harus melalui jenjang komando seperti diungkapkan oleh Luhut, karena menyangkut extraordinary (keluar biasaan)," jelasnya.
Menurut Emrus Sihombing, pandangan Megawati sangat rasional dan tepat pada situasi darurat.
Sehingga sangat dibutuhkan, agar presiden memberi perintah langsung ke semua jenjang terkait hal-hal bersifat strategis, keutamaan, dan urgent.
"Karena ini menyangkut keselamatan nyawa rakyat. Misalnya, ketersediaan obat dan distribusinya, cadangan oksigen, dan sebagainya, tanpa harus melalui jenjang komando lapangan," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News