GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto angkat suara terkait Pemerintah Jokowi yang memangkas anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.
Seperti diketahui, pemerintah akan memangkas anggaran di bidang kesehatan dan perlindungan sosial pada 2022
Hal ini diserukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang optimistis bisa menekan laju tambahan kasus corona ke depannya.
"Optimisme saat virus covid-19 masih tinggi dan ancaman kasus positif yang mulai menyebar ke pelosok daerah diluar Jawa-Bali sungguh prediksi sembrono," ujar Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Minggu (22/8).
Bahkan, menurut Satyo, APBN 2022 disusun di tengah ketidakpastian instrumen yang menjadi asumsi dan prediksi semata.
"Sungguh berbahaya mengurangi anggaran penanganan pandemi. Faktor ekonomi mikro pun kolaps sebab tidak ada lagi daya beli," jelas Satyo Purwanto.
Menurutnya, daya beli masyarakat yang semakin menurun dapat menyebabkan kerusuhan dan pembangkangan dari masyarakat sipil.
"Hal ini sangat mungkin terjadi. Sebab, masyarakat butuh bertahan hidup dan harus memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bahwa akan ada penurunan anggaran perlindungan sosial pada 2022.
Hal tersebut berdasarkan rasa optimisme angka harian covid-19 yang terlihat menurun.
"Penanganan covid-19 akan lebih baik apalagi vaksinasi hampir tuntas," ujar Risma dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022.
Risma juga mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial yang besar pada tahun 2021 ini juga disebabkan masuknya varian Delta ke Indonesia pada pertengahan tahun ini.
"Awalnya kan kami memperkirakan covid-19 selesai April 2021. Tapi ada varian delta yang kemudian menjadi tinggi lagi. Sehingga, kami melakukan penguatan bantuan sosial tunai selama dua bulan," jelas Risma.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News