Tegas! Anggota DPR Desak Jokowi Serius Tangani Kapal Asal China

GenPI.co - Politikus PKS Mulyanto mendesak pemerintah Jokowi bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal asal China di kawasan laut Natuna.

"Pemerintah harus memberikan perhatian serius, karena ini berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara," ujar Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga menyebut, laut Natuna termasuk wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia.

BACA JUGA:  Kapal Vietnam Keruk 300Kg Ikan di Natuna, Bakamla Giring ke Batam

Sehingga keberadaan kapal China dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut.

Pemerintah Jokowi juga harus memastikan tidak ada provokasi atau tindakan-tindakan lain dari pihak asing yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerja migas blok Tuna.

BACA JUGA:  Diduga Kapal Thailand dan Vietnam Curi Ikan di Natuna

Selain itu, pemerintah harus memberikan rasa aman dan nyaman sehinga kerja eksplorasi maupun eksplotasi di wilayah kerja migas laut Natuna berjalan lancar.

"Pemerintah jangan lambat mengambil tindakan. Kita tidak ingin upaya kita untuk meningkatkan lifting minyak menuju satu juta barel per hari di tahun 2030, baik melalui eksplorasi cadangan baru maupun eksploitasi, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas blok Tuna ini," tegasnya.

BACA JUGA:  Kapal Asing Jarah Hasil Laut Natuna, Nelayan Lokal Diintimidasi

Sebelumnya Energyvoice.com melaporkan terjadi gangguan pengeboran Harbour Energy di Blok Tuna oleh kapal berbendera China.

Bahkan, insiden tersebut mengganggu proses pengeboran minyak nasional yang dikerjasamakan dengan perusahaan Rusia di Laut China Selatan (LCS).

Pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut-2 di blok Tuna dilakukan sejak Juli lalu oleh Premier Oil Tuna B.V. Pada 2020 lalu, perusahaan ini telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna di perairan Natuna tersebut, Zarubezhneft.

Zarubezhneft adalah perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50 persen hak partisipasinya melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd.

Akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy.

Blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter.

Blok ini sendiri memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia karena terletak di perbatasan dengan Vietnam dan dekat dengan LCS yang kerap menjadi sengketa banyak negara sekitarnya.(mcr10/jpnn)