GenPI.co - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono meminta pemerintah Jokowi menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dia mengatakan saat ini pemerintah masih menanggung utang dan bunga kepada bank sentral terkait penjaminan BLBI yang diberikan kepada para pengusaha dan perbankan yang mengalami kesulitan saat krisis moneter.
“Karena itu pada era Jokowi semua Obligor BLBI harus bisa ditagih hutangnya dan disita semua aset asetnya,” paparnya kepada GenPI.co, Selasa (31/8).
Anak buah Prabowo Subianto itu meminta pemerintah meneruskan ke jalur hukum jika saat penagihan para obligor sulit ditagih.
“Karena pemberian BLBI kepada mereka syarat dengan pelanggaran tindak pidana khusus,” ucapnya.
Arief Poyuono mengakui tidak gampang untuk menyita aset-aset para Obligor BLBI. Sebab, semua aset sudah banyak yang ganti baju, tetapi masih dimiliki para Obligor.
Secara hukum dan kasat mata banyak aset aset Obligor BLBI berpindah tangan.
“Hal ini dilakukan oleh para Obligor BLBI untuk menyembunyikan aset-aset mereka dan menghindar dari tagihan pemerintah,” bebernya.
Arief Poyuono menilai integritas Satgas BLBI yang dibentuk saat ini tidak beda dengan BPPN ataupun satgas BLBI yang dibentuk sebelumnya.
“Patut kita ragukan karena penyakit kongkalikong satgas BLBI dengan Obligor BLBI dimungkinkan terjadi untuk menunda penyitaan aset-aset Obligor BLBI,” katanya.
“Sekarang kita lihat, mampu gak Jokowi pada akhir masa jabatannya menagih dan menyita semua aset-aset Obligor BLBI yang jumlahnya ratusan triliun?” imbuh Arief Poyuono.
Tak hanya itu aset tersebut menurut Arief saat ini dinikmati oleh keturunan para Obligor BLBI yang menjadikan mereka menguasai perekonomian Indonesia.
“Apalagi banyak Obligor BLBI yang secara kasat mata menguasai parpol-parpol yang ada di parlemen,” tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News