PDIP dan PSI Dilarang Mimpi, Anies Kuat Banget

GenPI.co - Posisi Anies Baswedan disebut masih sangat kuat. Ada tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang di belakang Anies. PDIP dan PSI seperti diminta jangan mimpi jatuhkan Anies Baswedan.

Penolakan penggunaan hak interpelasi ini secara otomatis membuyarkan mimpi Fraksi PDIP dan Fraksi PSI. Utamanya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Secara kelembagaan, interpelasi sudah kandas,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Andi Syafrani, Rabu (1/9).

BACA JUGA:  LAWAN Institute Tantang Anies Hadapi Interpelasi Formula E

Andi juga meminta Fraksi PSI dan PDIP lebih fokus untuk menjalankan fungsi rutinnya, seperti fungsi budgeting, karena saat ini Raperda perubahan RPJMD 2017-2022 belum dibahas.

Begitu pula dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2020.

BACA JUGA:  Menjelang Pilpres 2024, Kekuatan Anies Muncul ke Permukaan

Karena jika RPJMD dan P2APBD belum disahkan, maka APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022 belum dapat dibahas.

Padahal, sesuai aturan perundang-undangan, APBD Perubahan sudah harus disahkan pada akhir September, dan APBD 2022 sudah disahkan pada akhir November 2021.

BACA JUGA:  Gubernur Anies Mengklaim Jakarta Aman Dari Ancaman Tenggelam

Andi juga mengingatkan jabatan Anies sebagai gubernur Jakarta periode 2017-2022, berakhir pada Oktober 2022.

“Kalau PSI dan PDIP memang ada niat untuk menjatuhkan Anies, sebaiknya dihentikan karena hanya menimbulkan instabilitas politik,” ucap Andi. 

PDIP dan PSI diminta lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding ego politik.

Andi menilai, digulirkannya interpelasi sebenarnya semacam oase di tengah kritik atas kinerja DPRD DKI selama ini.

“Karena dengan adanya interpelasi, publik melihat bahwa DPRD tetap bekerja,” kata Andi.

Menurut Andi, kemungkinan memang ada hambatan psikologis antara PSI dan PDIP dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, entah dari PSI dan PDIP, atau dari Anies.

Sehingga wajar apabila publik melihat PSI dan PDIP menjadi fraksi-fraksi yang paling kritis dan keras dalam menyikapi setiap kebijakan Anies, termasuk dalam penyelenggaraan Formula E.

“Mungkin karena hambatan psikologis, komunikasi di antara mereka terhambat, sehingga PSI dan PDIP belum mendapatkan data-data tentang penyelenggaraan Formula E,” kata Andi.

Namun, kata Andi, sepanjang pengamatannya, tidak ada masalah dengan penyelenggaraan Formula E.

Jika tidak ada pandemi covid-19, even itu bahkan telah diselenggarakan pada Juni 2020. (*)