GenPI.co - Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti polemik tes keperawanan di TNI.
Menurutnya, TNI selama ini sudah menerapkan prosedur pemeriksaan genital kesehatan bagi para calon prajurit.
Prosedur ini lantas menuai polemik yang terkait dengan isu keperawanan sebagai syarat bergabung dalam Korps Wanita TNI.
"Polemik itu sebenarnya lebih diakibatkan minimnya penjelasan menyangkut persoalan prosedur pemeriksaan kesehatan dalam seleksi personel," ucap Khairul kepada GenPI.co, Jumat (3/9).
Khairul mengatakan sejumlah kalangan termasuk pegiat hak asasi manusia menilai hal itu tidak relevan dan diskriminatif.
Menurutnya, TNI tampak ingin menerapkan standar kesehatan dan perilaku yang tinggi bagi personelnya.
Pemeriksaan kesehatan genital, kata dia, sebenarnya berlaku untuk pria dan wanita.
"Hal ini untuk mendapatkan informasi lebih memadai terkait kondisi kesehatan dan perilaku bagi yang bersangkutan. Semisal mengidap penyakit menular seksual, penyakit genital, atau tidak," jelasnya.
Khairul lantas mengaku sepakat jika status keperawanan dihapuskan dari persyaratan lolos seleksi.
Akan tetapi, dia tidak setuju bila pemeriksan kesehatan genital dihapuskan sepenuhnya.
"Status itu belum tentu relevan dengan kondisi kesehatan si calon dan cenderung diskriminatif," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News