GenPI.co - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan, pihaknya mengajukan minderheids nota atau catatan keberatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBN 2020.
Meskipun PKS bisa menolak laporan pertanggungjawaban APBN 2020, tetapi demi kemaslahatan yang lebih besar pihaknya mengajukan minderheids nota.
"PKS memberikan minderheids nota berisi 28 catatan kritis, tajam, dan mendasar," jelas Jazuli Juwaini di kantor Fraksi PKS, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/9).
PKS meminta supaya seluruh catatan kritis tersebut diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN ke depan.
"Kenapa kami sangat kritis, karena masa pandemi tidak hanya bersandar pada UU APBN yang disepakati bersama DPR, tetapi juga perppu yang diteken presiden dan kami tolak, dulu. Sehingga PKS harus memastikan tidak ada penyelewengan dan abuse of power dalam pengelolaan uang rakyat," ungkap Jazuli Juwaini.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, PKS berusaha keras menjaga APBN agar benar-benar berpihak pada rakyat. Kemudian, manajemen pengelolaan APBN makin kredibel dan akuntabel.
Selanjutnya, tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk juga dalam penerimaan pendapatan.
"Fraksi PKS menyoroti fundamental APBN kita yang tidak sehat saat ini,” katanya.
Jazuli pun menjelaskan, bahwa hal itu mulai dari membengkaknya utang pemerintah dan bunganya tiga kali lipat batas yang direkomendasikan dan menjadi beban generasi mendatang.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, kesinambungan fiskal yang mengkhawatirkan, tingginya SiLPA atau anggaran yang tidak terserap, hingga rendahnya kinerja pendapatan pemerintah.
"Ini yang kami soroti secara tajam dalam laporan pertanggungjawaban APBN 2020 sehingga kami ajukan minderheids nota," ujar Jazuli Juwaini.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News