GenPI.co - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mulai menebar ancaman bagi kader banteng yang melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bakal kena sanksi pemecatan.
Pasalnya, kata Hasto, imbauan Ketum PDIP Megawati sudah jelas bahwa kader dilarang membicarakan capres, apalagi melakukan deklarasi dukungan.
Menurut Hasto, domain capres PDIP ketupusan Mutlak Megawati. Sebagai kader PDIP wajib tegak lurus apa yang dikatakan ketum.
Menanggapi itu, Presidium Marhaen Indonesia 98, Sahat P Ricky Tambunan menilai Hasto makin makin paranoid dan seperti tidak memahami Peraturan Partai.
"Semua kader PDIP tahu bahwa wewenang itu telah diputuskan Ketum Megawati dalam Kongres V Tahun 2019 lalu. Menentukan capres mutlak di tangan Ketua Umum Partai," tegas Ricky di Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut Ricky, ancaman pemecatan yang dilontarkan Hasto merupakan sikap yang kurang cerdas dan bentuk ketidakmampuannya membaca demokrasi partainya.
"Saya enggak tahu, Ketum tahu enggak bagaimana kesewenang-wenangan Hasto di partai, sehingga melakukan pemecatan-pemecatan terhadap puluhan kader Partai, karena berseberangan dengan DPP, termasuk saya," jelasnya.
Ricky mengatakan, kemenangan Pemilu 2014 dan 2019 tidak lepas akibat pengaruh ketokohan Presiden Jokowi.
"Kalau Jokowi, terang-terangan berpihak ke PSI atau partai lain, saya yakin PDIP akan ditinggal pemilih dan simpatisannya di 2024,' bebernya.
"Sepak terjang dan kebesaran Megawati telah habis sejak kalah pada Pemilihan Presiden tahun 2004 lalu," sambungnya.
Ricky Tambunan pun menyampaikan sarannya, agar Hasto fokus menyerahkan buronan KPK yakni Harun Masiku yang sempat membawa-bawa namanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News