GenPI.co - Polemik pegawai KPK yang tak lolos TWK memunculkan dua kekuatan mahasiswa. Ada BEM SI vs BEM Nusantara yang adu argumen. Lantas siapa yang lebih kuat?
Sebelumnya, Presiden Jokowi diultimatum mengangkat kembali Novel Baswedan sekaligus membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Presiden Jokowi hanya diberi waktu 3×24 jam untuk memenuhinya.
Tuntutan itu disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (Gasak).
Tuntutan BEM SI dan Gasak itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, pada Kamis (23/9/2021).
Jika tidak, BEM SI dan Gasak akan turun ke jalan dengan menggelar aksi besar-besaran.
“Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan,” bunyi surat tersebut.
Menurut BEM SI dan Gasak, sejatinya ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung.
Di antaranya, karena KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi Undang-undang.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara beda lagi. Mereka jsutru meminta agar seluruh pihak menghentikan polemik pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Koordinator Pusat (Korpus) BEM Nusantara Dimas Prayoga mengatakan, para pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos dalam TWK untuk menghormati semua proses hukum yang telah berjalan.
Ada proses di MK dan MA soal TWK sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.
“Kami berharap dan percaya MK dan MA telah memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saya juga meminta KPK untuk mempercepat pelaksanaan putusan MK,” katanya, Sabtu (25/9/2021).
Ada empati yang diperlihatkan. Semua ditujukan ke puluhan pegawai KPK yang dipecat, termasuk juga di dalamnya penyidik senior, Novel Baswedan.
“Setiap keputusan yang diambil oleh panitia penyelenggara TWK adalah pilihan yang terbaik. Tolong dihormati dan jangan memprovokasi masyarakat,” sebut Dimas.
Soal rencana aksi demo besar-besaran BEM SI dan Gasak, Dimas menilai itu adalah langkah kontra produktif.
“Kita dari BEM Nusantara fokus terhadap herd immunity secara serentak. Kami fokus pada pemilihan ekonomi di Indonesia,” sebutnya.
Lebih lanjut, Dimas meminta kepada semua elemen masyarakat untuk tidak percaya kepada sekelompok orang yang membentuk opini pelemahan KPK.
Hal ini dinilai sangat berbahaya karena bisa menghambat pemberantasan korupsi.
“Jangan percaya bahwa ini pelemahan atau niat jahat menghambat pemberantasan korupsi. Jangan pernah meragukan KPK hanya karena orang-orang tertentu tak lagi di sana,” ujar Dimas. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News