Polemik TNI-Polri Jadi Kepala Daerah Menguat, Jokowi Harus Tegas

GenPI.co - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti isu anggota TNI-Polri diperbolehkan menjadi kepala daerah.

Menurutnya, pemerintah makin luas mengartikan kekuatan kedua institusi menjelajah politik kepada masyarakat.

"Saya lihat tampak ada kecenderungan praetorianisme menguat lagi seiring makin kuat dukungan publik maupun rezim terhadap masing-masing lembaga ini," ucap Khairul kepada GenPI.co, Minggu (26/9).

BACA JUGA:  Anies Baswedan Tutup Mulut Soal Interpelasi Formula E

Khairul menjelaskan kehadiran pihak militer kembali bisa menjadi kekuatan penuh di Indonesia.

Menurut dia, hal itu terjadi lantaran pemerintah melibatkan kedua lembaga dalam berbagai kegiatan, padahal bukan tugas pokoknya.

BACA JUGA:  Kata Zoya Amirin, Istri Jilat Anu Suami Makin Disayang

Khairul lantas mengatakan Polri bisa menjadi lembaga yang kembali berada di pemerintahan lebih dalam.

"Bagi Polri, ini menjadi kultur warisan selama 32 tahun berada dalam payung ABRI," tambahnya.

BACA JUGA:  Luhut Sampaikan Kabar Bahagia, Tapi Jangan Berpuas Diri

Sementara bagi TNI, kata dia, wacana ini akan menjadi suatu sejarah karena proses perjuangannya dinilai praetorian.

Dia menyebutkan TNI sulit menjauh dari kegiatan politik, yang mana publik akan sukar menilai instansi tersebut.

"Saat ini, publik sulit menilai mana yang tentara profesional atau sebagai pejuang. Sebab, ketika TNI masuk ke politik, kerap dimaknai heroik," imbuhnya. (*)