Telak! PBB Sebut Covid-19 Bukan Alasan Mengebiri Demokrasi

GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo berkomentar soal covid-19 dan demokrasi. Ada hal penting yang ikut disuarakan. 

Dia memberi tanggapan terkait tindakan aparat kepolisian yang sempat bertindak represif untuk mendorong mundur Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) saat demonstrasi.

Seperti diketahui, belum lama ini Kapolri Jendral Listyo Sigit mengeluarkan telegram yang memerintahkan bawahannya untuk bertindak humanis.

BACA JUGA:  Emrus Bilang Demokrasi di Era Jokowi Berjalan Baik

Polisi juga diperintahkan tidak represif pada penyampai aspirasi.

“Menurut saya, tindakan pihak kepolisian ini juga problematis. Karena memang mereka harus menegakkan protokol kesehatan,” ujar Kunto kepada GenPI.co, Selasa (28/9).

BACA JUGA:  Dukung Pembatalan Presidential Threshold, DPD: Merusak Demokrasi!

Bukan tanpa alasan, menurut Kunto, mencegah adanya kerumunan yang berpotensi menularkan covid-19 lebih besar juga perlu dicegah.

“Apalagi bentuk demonstrasi memang berisiko untuk menularkan covid-19,” katanya.

BACA JUGA:  Sistem Demokrasi PDIP Dipertanyakan, Ganjar Pranowo Terseret

Di sisi lain, hari demokrasi internasional PBB juga mengeluarkan pernyataan bahwa jangan sampai covid-19 dijadikan alasan untuk mengebiri demokrasi.

“PBB meminta agar tidak membatasi pergerakan masyarakat dalam mengemukakkan pendapat,” katanya.

Menurutnya, tidak ada masalah jika mahasiswa ingin melakukan demonstrasi. Akan tetapi, pihak pelajar tersebut harus berjanji menaati prokes covid-19.

“Lagi pula, bentrokan itu kan biasnaya terjadi karena ada sebuah provokasi, seharusnya polisi lebih arif dalam nenangani hal tersebut di lapangan dalam situasi covid-19 seperti ini,” ujar Kunto.

Di sisi lain, pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyayangkan adanya aksi saling dorong antara mahasiswa dnegan aparat kepolisian di samping Gedung KPK.

Dirinya mengatakan bahwa lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat polisi menempati urutan rendah terkait kepercayaan masyarakat.

“Ini bagian kerja berat Kepolisian. Sehingga tindakan semacam itu menambah keyakinan publik,” ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti telegram Kapolri Jendral Listyo Sigit. Menurutnya, tindakan pencegahan secara humanis sudah berulang kali disebutkan oleh Kapolri.

Kendati demikian, arahan tersebut seakan-akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri.

“Faktanya kepolisian benar-benar menjadi alat kekuasaan, bukan bagian dari masyarakat yang seharusnya memberikan fasilitas pengayoman ternasuk jalannya demo,” ujarnya. (*)