GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo ikut buka suara terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin merekrut 57 mantan pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN Polri.
Seperti diketahui, Kapolri Listyo Sigit akhirnya ikut campur untuk merekrut mantan pegawai KPK dan sudah mendapat restu Presiden Jokowi.
Kapolri bahkan diminta untuk menindaklanjuti usulan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Listyo ini jadi membuka mata publik bahwa TWK ini sebenarnya akal-akalan KPK saja untuk memecat 57 pegawainya," ujar Kunto Adi Wibowo kepada GenPI.co, Minggu (3/10).
Bukan tanpa alasan dirinya berkata seperti itu. Karena menurutnya, sangat mengherankan apabila Kapolri berusaha menggaet mantan pecatan KPK yang sudah menerima berbagai cap atau label merah pasca-TWK.
"Akhirnya ini justru mau direkrut jadi ASN lagi. Padahal mereka dipecat dan dianggap tidak layak menjadi ASN di KPK," ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya menilai apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kontradiksi dengan keputusan lembaga antirasuah yang ngotot memecat para pegawainya.
"Tidak lolos TWK, akan tetapi direkrut di kepolisian. Ini, kan, kontradiksi yang lucu banget," tegas Kunto Adi Wibowo.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Mutawakkil Hidayatullah menilai 57 orang mantan pegawai Komisi Memberantasan Korupsi (KPK) memang sengaja ingin disingkirkan.
Bukan tanpa alasan, sebab menurutnya, justru 57 orang tersebut kini ingin direkrut oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit untuk tetap memberantas korupsi dengan menjadi ASN Kepolisian.
"Apa bedanya tes wawasan kebangsaan untuk KPK dan kepolisian? Ini kan memang sengaja untuk menyingkirkan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di KPK," ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (3/10).
Padahal, menurut pria yang akrab disapa Akil tersebut, 57 mantan pegawai KPK tersebut merupakan orang-orang yang sudah menangani kasus-kasus besar korupsi di Indonesia.
"Memasukan mereka ke kepolisian bukan menjadi sebuah solusi. Yang kami (mahasiswa) kritisi adalah proses penyingkiran 57 pegwai KPK di dalam tubuh KPK," jelasnya.
Tidak hanya itu, Akil juga mencurigai bahwa ada skenario besar yang menjadi rencana sistematis untuk menyingkirkan oranag-orang tersebut.
"Sehingga, ini justru memunculkan kecurigaan baru, ada apa dengan Presiden? Kapolri? Dan Pimpinan KPK? Lucu sekali, orang yang katanya tidak berwawasan tapi mau direkrut menjadi ASN di kepolisian," ujar Akil.
"Di mana letak keseriusan negara dalam menangani kasus korupsi di Indonesia? Bagi saya, ini bentuk kecacatan serta sikap tidak bertanggung jawab terhadap polemik di KPK," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News