Elite Diduga Kompak Lemahkan Demokrasi di 2 Tahun Jokowi Maruf

GenPI.co - Sejumlah elite diduga kompak lemahkan demokrasi di 2 tahun pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Ada kemunduran demokrasi yang disebut.

Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Moch Edward Trias Pahlevi menyoroti data the economist intelligence unit 2020.

Di data itu, Indonesia mengalami penurunan poin dan menjadikannya masuk ke kategori demokrasi tidak sempurna.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Didesak Lakukan Ini, Nggak Main-main!

”Parahnya lagi, kalau dalam pandangan saya, para elite politik justru ikut mendukung pemerintah terlihat makin kompak dalam melakukan melemahkan demokrasi,” kata Edward kepada GenPI.co, Senin (18/10).

Misalnya, soal disahkannya RUU dan UU kontroversial akibat kompaknya elite, sedangkan dari kubu oposisi tampak tak berdaya dalam penolakannya.

BACA JUGA:  Rocky Gerung : Mereka Anggap Presiden Jokowi itu Pembohong

Selain itu, kalau melihat lagi sikap aparat dalam mengamankan aksi demonstrasi di berbagai kota misalnya, sejumlah tindakan represif masih menjadi warna yang sulit dihilangkan.

“Ini menggambarkan sikap anti terhadap demokrasi,” katanya.

BACA JUGA:  Pengamat Setuju dengan Presiden Jokowi - BUMN yang Sakit Ditutup

Padahal, dalam tahun-tahun terakhir ini ada peristiwa kelam yang seharusnya menjadi bahan evaluasi besar.

Salah satunya dua mahasiswa demonstrasi tewas setelah bentrok dengan kepolisian di Kendari.

Ada juga puluhan mahasiswa ditangkap, aktivis di tahan, dan isu pemerintah akan memberikan sanksi bagi universitas yang mahasiswanya ikut unjuk rasa.

Menurutnya, fenomena seperti ini menggambarkan sinyal bahwa Indonesia sedang mengalami demokrasi di persimpangan jalan atau kemunduran demokrasi.

“Tanda-tanda ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk mawas diri, terutama masyarakat sipil,” katanya.

Edward juga menyoroti situasi yang terjadi baru-baru ini terkait kekerasan pada mahasiswa dalam aksi demo di Tangerang.

Kekerasan itu menunjukkan bahwa wajah negara dalam menyikapi kebebasan bersuara masih jadi masalah yang belum usai.

“Ketika berbicara soal oligarki misalnya, sekarang sudah menguasai di semua lini kehidupan. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik. Ini terlihat pada Pilkada 2020 yang menunjukkan sistem politik di pilkada justru memperkuat dan mendorong politik oligarki jadi makin kuat. (*)