GenPI.co - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa perdebatan KPU, pemerintah, dan DPR perihal desain jadwal Pemilu 2024 harus segera dihentikan.
Pasalnya, perdebatan tersebut menguras energi politik dan menjadi tak relevan dengan tujuan utama penyelenggaraan pemilu.
Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi daring “Desain Jadwal Pemilu 2024 dan Fokus Timsel KPU-Bawaslu”, Rabu (20/10).
“Jadi, kita fokus saja ke proses pemilihan KPU-Bawaslu RI yang tengah dilakukan oleh Timsel,” ujarnya.
Ari mengatakan bahwa perdebatan itu juga dikhawatirkan akan memunculkan isu dan spekulasi politik yang kontra produktif.
“Hal itu tentu akan mengganggu fokus Timsel KPU-Bawaslu,” katanya.
Lebih lanjut, pengamat politik itu pun memaparkan bahwa desain jadwal Pemilu 2024 seharusnya diputuskan oleh kepengurusan KPU 2022-2027.
Pasalnya, Pemilu 2024 diselenggarakan oleh KPU periode 2022-2027.
“Kita tahu ada niat baik teman-teman KPU 2017-2022 untuk membantu menyiapkan, tapi keputusan seeloknya jadi kewenangan KPU yang baru,” paparnya.
Ari menuturkan bahwa desain jadwal dan tahapan Pemilu 2024 juga harus mengacu pada regulasi atau undang-undang yang berlaku.
Untuk Pileg dan Pilpres 2024, mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu, Pilkada Serentak mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016.
“Jadi, kita punya pengalaman dalam melakukan penyelenggaraannya, baik secara legal dan teknis selama pandemi,” pungkasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News