GenPI.co - Pengamat sosial dan politik Rocky Gerung dan sejumlah tokoh kritis nasional telah berkumpul di Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan.
Elite dan tokoh nasional yang selama ini bersuara lantang mengkritisi kebijakan Pemerintah Jokowi tersebut berkumpul untuk bersepakat menggoyang alias lawan oligarki.
Mulai aktivis hingga pakar ekonomi menggelar pertemuan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 pada Kamis (28/10).
Dengan suara lantang Mereka mengkritik keadaan politik saat ini yang dikuasai kelompok tertentu atau oligarki.
Bahkan tokoh kritis nasional ini pun akhirnya mendeklarasikan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia.
Selain Rocky Gerung, tokoh dan aktivis yang berkumpul antara lain pakar hukum tata negara Refly Harun, pakar ekonomi Faisal Basri, dan pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan.
Selain itu hadir pula Ferry Juliantono, eks anggota DPR RI Akbar Faizal, Juru Bicara Kepresidenan Era Gus Dur Adhie Massardi.
Artis yang juga politisi Raslinna Rasidin, pengamat kebijakan publik Said Didu, Aktivis 98 Andrianto, beserta puluhan tokoh dan aktivis lainnya.
"Nama Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia sebenarnya bukan organisasi yang sudah kita bentuk berbulan-bulan, berhari-hari, tapi ini penamaan untuk memudahkan kita mengundang teman-teman semua. Salah satu yang ikut menggagas namanya adalah Bung Rocky Gerung," jelas Ferry Juliantono dalam keterangannya.
Ferry berharap Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia bisa menjadi alternatif kekuatan untuk mengimbangi kekuasaan.
"Dengan berkumpul di sini harapannya saya sebagai tuan rumah kita bangun kekuatan untuk mengimbangi kekuatan yang sekarang ada di dalam pemerintahan," ungkapnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang juga hadir di acara mengatakan dirinya mendukung Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia.
Refly Harun melihat, setelah merdeka, Indonesia seperti ada yang hilang.
Karena itulah forum ini akan mengembalikan Indonesia sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.
Refly Harun di forum tersebut juga mendorong agar presidential threshold (PT) menjadi nol persen.
Hal itu penting agar masyarakat bisa mendapatkan banyak pilihan dan terhindar dari cengkeraman oligarki.
"Saya tetap berkomitmen mendorong agar presidential threshold nol. Berkali-kali dalam kesempatan saya katakan kalau PT tidak nol maka bahayanya oligarki akan memelihara satu, dua politisi untuk dimajukan pemilihan presiden pura-pura," jelas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News