GenPI.co - Angkatan Laut diminta untuk sabar. Sampai saat ini, Istana belum mengeluarkan sinyal untuk mengangkat Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi tanggapannya.
Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan segera menanggalkan jabatan dan kekosongan tersebut harus segera diisi agar pertahanan tanah air tidak melemah.
“Istana belum tentu mengangkat perwira tingga dari matra angkatan laut, yaitu Laksamana Yudo Margono” ujar Satyo kepada GenPI.co, Selasa (3/11).
Kendati demikian, menurutnya jabatan pergantian Panglima TNI di era Reformasi mengacu pada pasal 13 UU no 34 tahun 2004 tentang TNI.
“Pada UU tersebut dibuat sebuah tradisi bahwa jabatan Panglima TNI dijabat bergantian atau semacam rotasi di ketiga angkatan darat, laut, dan udara,” tuturnya.
Satyo lantas memaparkan UU no 34 thn 2004 ttg TNI pasal 13 ayat 3, bahwa pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
“Dalam ayat 4, disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan,”.
Di sisi lain, Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis memiliki pendapat yang sama dengan Satyo.
“Kalau dari giliran menjadi panglima TNI, seharusnya KSAL Laksmana Yudo Margono yang menjabat,” ujar Beni.
Kendati demikian, menurutnya, saya siapapun yang naik jadi panglima harus lebih serius mendorong profesionalisme TNI.
Tidak hanya itu, dirinya juga mengimbau panglima TNI yang baru akan menjalani tugasnya dengan benar dan tidak berurusan dengan hal-hal di luar pertahanan dan kedaulatan tanah air.
“Jangan tarik militer lagi keluar tupoksi atau disibukan pada urusan yang bukan ranah militer,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News