GenPI.co - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyebut ada beban terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Dugaan tersebut muncul dalam pemberitaan media Tempo pada 2003.
"Adanya berita dugaan terkai tJenderal Andika Perkasa di dalam terbunuhnya aktivis Papua Theys Hiyo Eluay. Meskipun ini tidak sampai diseret ke pengadilan, akan tetapi ini penting," ujar Hussein saat berbincang pada acara Media Briefing bertajuk Menanggapi Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Panglima TNI di DPR yang dilaksanakan oleh KontraS, Kamis (4/11/2021).
Bukan tanpa alasan, menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah catatan bahwa dalam pemilihan Panglima TNI 2021 mendatang sangat penting untuk memastikan rekam jejak.
"Karena ini masih abu-abu, saya kira, Presiden Joko Widodo (Jokowi) musti mengevaluasi dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait," katanya.
Tidak hanya itu, Hussein juga menyarankan Jokowi untuk berkonsulitasi agar bisa memastikan apakah catatan itu benar adanya.
"Jangan sampai kemudain ketika nanti sudah menjadi panglima TNI justru isu tersebut terus menerus muncul. Itu akan kemudian melemahkan agenda pertahanan Indonesia," kata dia.
Terlebih lagi, menurut Hussein, hal itu akan berdampak pada reformasi sektor keamanan.
Oleh sebab itu, dugaan tersebut harus dijawab oleh Andika dan Jokowi.
"Bagaimana mungkin kita berharap ada tentara nasional yang menghormati demokrasi dan HAM, kalau dia masih punya beban terhadap dugaan pelanggaran HAM?" jelasnya.
Hal ini juga tidak hanya untuk Andika perkasa, akan tetapi pada siapapun calon Panglima TNI ke depan.
"Hal ini harus diteliti secar serius terkait rekam jejaknya. Khususnya terkait pelanggaran HAM," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News