GenPI.co - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka mata dan mendengarkan kritik masyarakat terkait dengan kebijakan tes PCR.
Seperti diketahui, polemik tes PCR ini terjadi lantaran banyak kebijakan dan harga tes Covid-19 yang berubah-ubah.
“Presiden harus menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan terbuka terkait kebijakan PCR dan penanganan covid 19. Khususnya soal biaya PCR,” ujar Ray Rangkuti kepada GenPI.co, Senin (8/11).
Terlebih lagi, menurutnya, ada polemik yang justru lebih meresahkan dari pada kebijakan dan biaya tes Covid-19 tersebut.
Diantaranya yakni dugaan keterlibatan dua menteri Jokowi yang ikut terseret dalam bisnis tes Covid-19 tersebut yaitu menteri BUMN Erick Thorir dan Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan.
“Yang lebih lebih penting lagi, saat ini ada isu hubungan para menterinya dengan pengadaan fasilitas PCR. Jangan dibiarkan,” katanya.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, Presiden Jokowi sejatinya tidak dapat membiarkan berbagai keluhan dan perhatian masyarakat terkait dengan bisnis PCR ini.
“Apalagi investasi media atas jalinan pengadaan PCR ini telah diungkap sedemikian terang benderang. Klarifikasi ini tidak bisa semata-mata menjadi urusan dari orang-orang yang diduga saja,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo justru menyarankan Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan untuk meminta maaf kepada publik.
“Yang jelas orang Indonesia itu pemaaf. Jadi, menurut saya, kedua menteri ini cukup minta maaf saja,” ujar Kunto.
Menurut Kunto, masih ada jalan yang bisa ditempuh kedua menteri tersebut untuk menyelesaikan perkara dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR.
“Jika memungkinkan, memberikan kembali keuntungan yang sudah mereka dapatkan dalam bentuk bantuan sosial atau aksi kemanusiaan lainnya,” tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News