GenPI.co - Fadli Zon kritik pemerintah diibaratkan seperti dua kaki. Pilihannya berat. Pilih kubu penguasa atau oposisi?
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari memberi tanggapan terkait teguran yang diterima oleh Anggota DPR RI Fadli Zon.
Seperti diketahui, Fadli Zon diberi teguran oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lewat Sekjennya.
Hal tersebut terjadi setelah Fadli mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sibuk di Mandalika saat terjadi banjir di Sintang, Kalimantan Barat.
"Ya, harusnya partai konsisten. Mau jadi pemerintah atau oposisi? Enggak bisa dua kaki begitu," ujar Feri Amsari kepada GenPI.co, Jumat (19/11).
Menurut Feri, wajar apabila Fadli Zon mendapat teguran dari ketua umumnya.
Lantaran, kata Feri, Fadli seolah-olah ingin mendapatkan simpati dari rakyat karena mengkritik presiden.
"Yang dilakukan Fadli Zon itu sama dengan koalisi semu. Mau dapat untung karena bagian dari pemerintah tapi juga mau dapat simpati suara dari yang menentang kebijakan," katanya.
Kendati demikian, menurutnya hal tersebut masih sah dan diperbolehkan.
Sebab, Fadli merupakan anggota legislatif yang bertugas mengawasi eksekutif.
Akan tetapi, ada satu hal yang menghalangi Fadli agar bisa mengkritisi pemerintah. Yakni partainya yang berkoalisi dengan Jokowi.
"Ya bisa saja, tapi partainya, kan, partai pemerintah. Berarti tugasnya mempertahankan kebijakan pemerintah. Beda kalau dia anggota DPD," ucapnya.
Oleh sebab itu, Feri menilai perimbangan kekuasaan bukan seperti yang ilakukan Fadli Zon. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News