GenPI.co - Akademisi politik TB. Massa Djafar menilai bahwa partai politik kini menjadi sarang korupsi di Indonesia.
Pasalnya, kader partai politik yang berada di parlemen berwenang untuk merumuskan kebijakan, baik tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut merupakan refleksi dari pernyataan politisi PDIP Arteria Dahlan yang menilai KPK tak perlu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap polisi, jaksa, dan hakim.
Pernyataan Arteria bahkan dibela oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
“Kader partai punya kewenangan lebih untuk merumuskan peraturan dan kebijakan, sehingga mereka sangat bisa mengambil kesempatan untuk memanfaatkan posisinya,” ujarnya kepada GenPI.co, Selasa (23/11).
Massa mengatakan bahwa bentuk penyelewengan kekuasaan itu bisa dilakukan lewat proses perumusan kebijakan atau di tingkat implementasi.
Pasalnya, tak sedikit anggota parlemen pusat dan daerah yang sengaja membuat kesepakatan “jahat” dengan perusahaan pemenang tender.
“Bisa saja bagi-bagi keuntungan itu dengan perusahaan tender atau bahkan pakai perusahaan miliknya sendiri,” katanya.
Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional itu memaparkan bahwa bentuk penyelewengan kekuasaan para kader partai di parlemen bisa dilakukan lewat penentuan penggunaan APBN atau APBD.
“Pemilihan jabatan juga bisa dilakukan secara transaksional. Pokoknya, bagaimana kekuatan dan kekuasaan mereka bisa disewakan atau diperjualbelikan demi kepentingan pribadi,” tandas Massa. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News