GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy (OIDP) Satyo Purwanto blak-blakan memberi tanggapan terkait aksi Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta pelayanan toilet SPBU digratiskan.
"Kunjungannya ke SPBU Pertamina mungkin hanya kebetulan lewat saja. Lagipula semua orang tahu bahwa SPBU itu tidak semua milik Pertamina," jelas Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Kamis (25/11).
Menurutnya, banyak dari pihak swasta yang juga berpikiran bisnis dari penyewaan kios di area SPBU dalam investasinya.
"Jika mau membenahi, harus tegas aturannya. Pertamina sebagai pemasok BBM mestinya sedari awal berperan juga sebagai pengawas hingga ke pengecer BBM," katanya.
Satyo Purwanto mengatakan bahwa selama ini masyarakat selalu menjadi obyek bisnis tidak jujur melanggar hukum dalam rantai bisnis BBM dan gas.
"Pertamina mesti bisa memberi sanksi tegas kepada pelaku bisnis curang dalam mengurangi takaran BBM dan Gas untuk keperluan rumah tangga," jelas Satyo Purwanto.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar Menteri BUMN tidak terlalu sering melakukan pencitraan, sementara masih banyak pelanggaran dalam bisnis BBM dan Gas yang lebih merugikan masyarakat.
"Betul soal kecil itu adalah bagian dari servis oleh pemilik SPBU, namun pelanggaran dan tindakan mengurangi takaran BBM dan Gas juga pelanggaran sangat serius," ungkapnya.
Sebab, menurut Satyo, hal itu tidak hanya merugikan pemerintah. Akan tetapi, masyarakat lebih dirugikan. Khususnya masyarakat dalam kategori miskin.
"Tindakan Menteri BUMN jangan sekadar cari panggung, melakukan penegakkan hukum yang tegas kepada pelaku bisnis curang dan nakal lebih afdhol," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News