GenPI.co - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam blak-blakan meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk bisa menemui Komnas HAM sebelum ke Papua.
Hal tersebut diungkapkan Choirul Anam setelah acara Evaluasi Kinerja Pengaduan dan Penanganan Kasus Komnas HAM, Jumat (26/11).
Choirul Anam mengungkapkan, bahwa pendekatan baru dalam menangani Papua bisa lebih maksimal, kalau dibahas bersama Komnas HAM.
Sebab, menurut Choirul Anam, penting untuk melihat catatan Komnas HAM terkait berbagai pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Papua.
"Alangkah lebih baiknya dan maksimalnya kalau seandainya juga bisa ketemu sama Komnas HAM sebelum menyampaikan ke sana (Papua, red)," jelas Choirul Anam.
Choirul Anam menilai, bahwa banyak persoalan di Papua yang mesti diketahui Jenderal Andika Perkasa sebelum menyampaikan pendekatan barunya.
Menurut Choirul Anam, tidak hanya pelanggaran HAM, tetapi juga terkait dengan tata kelola konflik yang selama ini digunakan militer.
Apalagi, terdapat berbagai perspektif selain militer yang mungkin belum diketahui oleh Panglima TNI.
"Siapa tahu ada sesuatu yang baik yang bisa juga digunakan oleh teman-teman tentara untuk teman-teman militer yang disebut sebagai pendekatan baru," beber Choirul Anam.
"Minimal kayak tadi, hindari stigma, hindari kecurigaan. Mungkin klise tapi fakta kasusnya banyak," sambungnya.
Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa menyatakan pengumuman pola pendekatan baru dalam menangani sejumlah konflik di Papua akan diumumkan pekan depan. Jenderal Andika menyebut pengumuman itu pun akan langsung ia umumkan di Papua.
Hal tersebut diungkapkan Panglima TNI setelah menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas dua isu utama, yakni terkait Papua dan pelanggaran HAM.
"Pertama pendekatan baru tentang penanganan Papua. Kalau prinsipnya pendekatannya sudah dituangkan dalam Inpres nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Keppres nomor 20 tahun 2020," kata Mahfud dalam konferensi pers daring usai pertemuan.
Mahfud MD mengatakan pemerintah ingin ke depan, pendekatan Papua menggunakan pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis.
Sementara itu, pendekatan teknisnya adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur. Dalam diskusi itu, Mahfud MD mengatakan Jenderal Andika telah menjelaskan berbagai gagasannya tentang pendekatan baru itu.
Jenderal Andika Perkasa masih enggan mengungkap secara lengkap gagasan yang ia punya terkait Papua.
Ia berjanji akan menjelaskan secara lebih jelas saat ia berkunjung ke Papua nanti.
"Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan," tegas Jenderal Andika.
Adapun pembahasan kedua, adalah soal pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI.
Salah satunya, kata Mahfud MD, adalah kasus Paniai yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News