GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi tanggapan terkait isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pemberhentian dan pergantian menteri bisa dinilai sebagai upaya presiden dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Menteri yang kerjanya macam staff kantoran, banyak konflik kepentingan, ngomel-ngomel enggak jelas semuanya merugikan Jokowi. Perlu diberhentikan segera,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Sabtu (4/12).
Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu mengakomodir sosok mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Pasalnya, menurut dia, hal tersebut justru memebani Jokowi di periode ke-2 ini.
“Jokowi enggak perlu orang yang pernah jadi Panglima, terlalu banyak Panglima di tengah Jokowi. Mereka hanya mengerjakan agendanya sendiri dan menjadi beban politik,” ucapnya.
Namun demikian, dirinya juga tidak menampik bahwa Jokowi juga berhasil menempatkan orang yang benar di posisi yang tepat.
“Dari sekian banyak yang gagal dan ngawur. Tapi masih ada orang-orang dnegan kategori "right man and the right place" misalkan Tito Karnavian sebagai Mendagri,” ucapnya.
Selain itu, Satyo juga menilai Budi Karya S di Kemenhub dan Sandi Uno di Kemenparekraf cukup baik di posisinya.
Menurutnya, langkah Jokowi tersebut akan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.
“Reshuffle kali ini tidak hanya sebagai momentum perbaikan. Oleh karena itu, langkah ini juga harus menjadi entry point untuk melakukan evaluasi,” tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News