GenPI.co - Menteri Jokowi dituding manfaatkan keadaan untuk nyapres. Efektivitas pemerintahan langsung dipertanyakan jelang Pilpres 2024.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengkritisi hal ini.
Pasalnya, banyak menteri Jokowi yang memiliki potensi menjadi Capres terlihat sudah mulai bermanuver untuk memfokuskan diri pada Pilpres 2024.
“Tentu menteri berminat jadi presiden tidak dilarang. Namun demikian, mestinya yang ditampilkan ke publik adalah kapasitas mereka selama menjalankan tugasnya,” ujar Feri kepada GenPI.co, Selasa (7/12).
Tidak hanya itu, Feri juga mengatakan bahwa seharusnya pembantu Jokowi saat ini memaksimalkan tugas dan tupoksi dalam kapasitas menteri dan bukan berkampanye untuk pilpres.
“Harusnya begitu (menjalankan tugas), bukan melakukan kampanye-kampanye ringan yang terkesan memanfaatkan keadaan sebagai pemegang jabatan pembantu presiden,” ucapnya.
Oleh karena itu, Feri mengimbau publik untuk tetap peka dan jeli saat hendak memilih sosok Capres dari kalangan menteri.
“Publik harus membangun sentimennya terhadap menteri-menteri yang sibuk mengurus diri sendiri dibandingkan publik, terutama penanganan kondisi pandemi Covid-19,” ucapnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga berpendapat saja. Menurutnya, pemerintahan Jokowi periode ke-2 ini tidak efektif.
“Mereka juga terkesan bersantai-santai sejak angka Covid-19 menurun. Seolah-olah pandemi ini sudah bisa ditangani,” ucapnya.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan penyegaran di periode ke-2 ini dengan me-reshuffle kabinet kerjanya.
“Karena, visi misi Jokowi di periode pertama dan ke-2 ini berkesinambungan. Untuk memuluskan janji visi misi ini, perlu penyegaran dengan mengganti menteri,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News