GenPI.co - Presidential Threshold belakangan hangat dibicarakan. Isu ini justru membuat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dapat apresiasi besar.
Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin memberikan apresiasi kepada Ketua KPK Firli Bahuri soal presidential threshold (PT) menjadi nol persen.
Dirinya berpendapat, selama ada presidential threshold, demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang besar.
"Setidaknya, cost politik yang rendah membuat mahar untuk menjadi capres dan cawapres dapat ditekan seminimal mungkin," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Senin (13/12).
Dengan begitu, partai politik (Parpol) yang memiliki suara besar tidak lagi semena-mena menetapkan mahar politik.
"Sebab, parpol lain juga berhak mengusung calon, sehingga capres dan cawapres bisa beralih ke Parpol lain,"ungkapnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut jika cost politik capres dan cawapres rendah, akan berimplikasi pada menurunnya perilaku koruptif bila mereka nantinya terpilih.
Sehingga, ada berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh capres dan cawapres dengan adanya PT nol persen itu.
"Mereka tidak lagi berpikir untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya atau mengembalikan kesepakatan dengan pihak sponsor," kelasnya.
Jadi, dengan kebijakan tersebut perilaku koruptif diharapkan dapat ditekan.
"Hal ini tentu akan meringankan beban KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya," tegasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News