GenPI.co - Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar membeberkan antisipasi untuk mencegah permasalah dalam Pemilu 2024.
Dahlia mengatakan bahwa langkah-langkah antisipasi itu diambil dari beberapa kasus yang kerap terjadi secara berulang di pemilu-pemilu sebelumnya.
Pertama, mencegah kesenjangan antara perangkat hukum dan aturan kepemiluan yang sudah ada dengan kebutuhan pengaturan pemilu serentak pada 2024.
“Hal itu bisa diantisipasi dengan membuat aturannya lebih terperinci lagi untuk menjamin kepastian dan penegakkan hukum dalam pencalonan dan penetapan calon terpilih,” ujarnya dalam diskusi “Terobosan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024,” Senin (13/12).
Kedua, mencegah persinggungan jadwal pemilu dan pilkada dengan menyusun tahapan secara akurat.
Ketiga, meningkatkan kesinambungan antara KPU dan Bawaslu. Pasalnya, beban kerja kedua lembaga tersebut sangat berat dalam menyelenggarakan pemilu serentak.
“Kesinambungan dua lembaga bisa diraih dengan rekrutmen, penguatan lembaga, serta beban kerja yang jelas pada pemilu serentak 2024,” ungkapnya.
Keempat, memastikan sinkronisasi daftar pemilih tetap (DPT) dengan Pencatatan Penduduk Potensial Pemilih dan Pemutakhiran Pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan.
“Sinkronisasi itu juga berdampak pada penetapan jumlah surat suara yang tak boleh dicetak melebihi jumlah peserta pemilu,” tuturnya.
Kelima, memastikan sistem penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilu dan pilkada.
Keenam, menggunakan teknologi informasi dalam pemungutan, penghitungan dan rekap, serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
“Selain itu, penggunaan teknologi juga mempermudah logistik serta protokol kesehatan masyarakat bila masih berada dalam situasi pandemi,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News