GenPI.co - Mafia PCR di lingkaran Presiden Jokowi kembali menui sorotan. Meski kebijakan itu telah dianulir, kerugian masyarakat selama setahun terakhir tetap menjadi perhatian.
Ketua DPP PROJO, Budi Arie Setiadi menilai tes PCR yang mencekik rakyat ditengarai diatur oleh para mafia.
"Ini sangat terstruktur dan masif. Kebijakan PCR mahal telah dianulir, tetapi kerugian rakyat sudah terjadi," ujar Budi kepada GenPI.co, Selasa (28/12).
Budi menjelaskan kondisi itu telah mencederai kepentingan rakyat yang dipermainkan oleh para mafia.
Selain itu, dia menganggap hal itu hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, Presiden Jokowi mendapat imbas dari kerja para mafia PCR tersebut.
"Agenda rakyat telah dibajak dan dibonsai segelintir elite politik ekonomi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," tambahnya.
Sementara itu, Budi menegaskan wacana vaksin berbayar juga perlu mendapat penolakan yang masif.
Sebab, kata dia, hal itu akan memengaruhi perekonomian masyarakat di tengah kesulitan ekonomi.
"Ide vaksin booster berbayar jelas harus kita tolak. Vaksin Covid-19 harus tetap menjadi public goods, bukan komoditas. Kredibilitas program vaksinasi harus terjaga. Negara harus hadir untuk warganya tanpa terkecuali," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News