GenPI.co - Anggota DPR RI Komisi I Fadli Zon mengungkapkan keresahannya dengan keadaan Indonesia saat ini.
Pasalnya, indeks demokrasi di tanah air kian menurun sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Dirinya juga menilai bahwa salah satu hal yang perlu disorot yakni terkait kebebasan sipil untuk berpendapat di muka umum dan pelanggaran prinsip dasar demokrasi.
Menurutnya, menyempitnya ruang kebebasan berekspresi ini telah mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.
“Menurut survei Indikator Politik Indonesia, 69,6 persen responden mengaku menjadi lebih takut menyuarakan pendapat mereka di muka umum,” ujar Faldi Zon kepada GenPI.co, Sabtu (1/1).
Tidak hanya itu, Fadli Zon juga menyoroti soal pelanggaran prinsip-prinsip dasar demokrasi secara terbuka.
Salah satu contohnya yakni bergulirnya wacana tiga periode jabatan kepresidenan.
“Hal ini menentang prinsip-prinsip demokrasi yang ingin ditegakkan dalam reformasi, terutama terkait pembatasan kekuasaan dan masa jabatan presiden,” ucapnya.
Menurutnya, sangat penting untuk menghormati prinsip-prinsip trias politica. Pasalnya, dirinya menilai fungsi kontrol parlemen semakin berkurang.
“Terlebih lagi, supremasi hukum kian tergerus menjadi supremasi pembuat hukum. Secara konstitusional kita sebenarnya adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ujar Fadli Zon.
Oleh karena itu, Fadli menilai dalam praktiknya rule of law sudah berubah menjadi rule by law. Sebab, menurutnya, hukum yang disusun tidak lagi untuk melayani masyarakat dan menegakkan keadilan.
“Akan tetapi, kini hukum dibuat untuk melayani kepentingan kekuasaan atau segelintir orang. Contohnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Oligarki semakin dianggap mendominasi kebijakan publik,” tandas Fadli Zon. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News