GenPI.co - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti kinerja DPR yang melemah di 2021, sehingga perlu ada perubahan nyata pada 2022.
Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo menilai DPR seharusnya bisa bekerja dengan lebih serius dalam menyelesaikan semua Rancangan Undang-undang (RUU).
Menurutnya, banyak RUU yang sudah lama tertunda sehingga perlu ada peningkatan pada 2022.
Pasalnya, DPR hanya mengesahkan delapan RUU sepanjang 2021.
"DPR masa ini paling malas sepanjang sejarah republik Indonesia. Banyak RUU penting yang batal disahkan. Dari 33 RUU yang masuk Prolegnas 2021, hanya delapan yang disahkan," ucap Sigit Widodo kepada GenPI.co, Selasa (4/1).
Sigit menjelaskan kondisi itu menjadi wajah buruk bagi DPR dalam menjalankan tugasnya di legislatif.
Sebab, masih banyak pekerjaan DPR dalam mengesahkan RUU sepanjang tahun 2022.
"Semoga tahun ini, kawan-kawan di DPR tidak malas-malasan seperti sebelumnya," tegasnya.
Selain itu, Sigit juga menyoroti kegagalan DPR dalam mengesahkan RUU yang penting sejak tahun lalu.
Menurut Sigit, publik menunggu DPR mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Dua RUU ini bertahun-tahun mandek di DPR dan selalu ditunda pengesahannya pada akhir masa persidangan,” ungkap Sigit. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News