GenPI.co - Akademisi Ilmu Pemerintahan IPDN James R Pualillin menyarankan agar kementerian-kementerian di Indonesia disebar ke seluruh wilayah Tanah Air supaya pembangunan bisa lebih merata.
James menilai alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan hanya untuk pemerataan ekonomi tidak cukup kuat.
Misalnya, Kementerian ESDM dapat dipindahkan ke Papua. Sebab, Papua memiliki potensi besar untuk pengembangan pertambangan.
"Lalu, KKP bisa dipindahkan ke Sulawesi Utara atau Kepulauan Riau yang potensi kelautan dan perikanannya besar," jelas James dalam diskusi "RUU IKN dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan", Sabtu (8/1).
Menurut James, saran darinya adalah sebuah langkah alternatif agar permasalahan Jakarta hari ini tak dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) baru.
"Ini pemikiran alternatif agar tujuan pemerataan dan keadilan itu dapat terealisasi dengan akselerasi kemajuan yang seimbang," tuturnya.
Lebih lanjut, James menyarankan agar pemerintah juga dapat melihat seberapa besar kesiapan pemerintah daerah di sekitar wilayah pembangunan IKN baru.
Ada beberapa daerah yang harus ikut disorot dalam pembangunan IKN baru, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Menurut James, keempat wilayah yang menjadi daerah penyangga IKN baru tersebut harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pemindahan ibu kota.
"Jangan sampai saat IKN baru sudah selesai dibangun dengan segala kecanggihannya, daerah-daerah penyangga itu hanya jadi penonton dan mengalami social shock," ungkapnya.
Selain itu, masyarakat lokal di wilayah IKN baru juga harus dipersiapkan, baik secara pola pikir maupun mental.
"Jangan sampai juga apa yang terjadi dengan warga Betawi yang termarginalkan seiring pembangunan Jakarta terjadi pada masyarakat lokal IKN baru," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News