GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul blak-blakan mengatakan, bahwa langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menambah jabatan wakil menteri tidak tepat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menambah posisi jabatan wakil menteri untuk Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Adib Miftahul, hal tersebut hanya akan membebani keuangan negara.
"Karena hal ini memang membebani keuangan negara saja, efektivitas itu lebih baik dari internal Kemendagri saja. Misalnya dengan memberdayakan Dirjen," jelas Adib Miftahul kepada GenPI.co, Minggu (9/1).
Oleh karena itu, menurut Adib Miftahul, Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi kabinet dengan cepat agar kementerian bisa berjalan sesuai harapan.
"Dengan apa? Ya, reshuffle kabinet. Kan sering Pak Jokowi bilang bahwa kecakapan para menteri ini penting untuk menggerakkan roda kementerian," ungkap Adib Miftahul.
Menurutnya, sosok menteri harus bisa mengatur semua sumber daya yang dimiliki agar bisa efektif tanpa harus menambah jabatan lagi.
"Saya kira tidak perlu menambah Wamen. Hal ini justru menjadi kegagalan menteri tersebut yang tidak bisa mengatur dengan baik," jelas Adib Miftahul.
Adib Miftahul lantas menyarankan untuk memecat menteri-menteri yang sudah tidak memiliki visi misi seperti yang presiden inginkan.
Menurut Adib Miftahul, saat ini sudah banyak menteri yang terlalu fokus pada Pilpres 2024.
"Kalau menteri sudah tidak bisa memberikan performa yang baik, saya kira lebih baik dipecat atau direshuffle saja," katanya.
"Karena reshuffle ini fungsinya memang untuk evaluasi sekaligus menekan kementerian harus bisa bekerja secara maksimal," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News