Jokowi Bikin Negara Tetangga Marah, Anwar Abbas Tebar Komentar

GenPI.co - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi soal pemerintahan Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara.

Bak kebakaran jenggot, negara tetangga seperti Filipina, Jepang, hingga Korea Selatan, ramai-ramai meminta Indonesia untuk menghentikan larangan ekspor tersebut.

Menanggapi hal itu, Anwar Abbas mengatakan dirinya mengapresiasi keputusan pemerintahan Jokowi yang melarang ekspor batu Bara dari 1-31 Januari 2022.

BACA JUGA:  LKAB: Bahar bin Smith Masuk Sel, Banyak Elite Gigit Jari

"Hal ini tentu sangat penting dilakukan oleh pemerintah agar pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri dapat terpenuhi," kata Anwar Abbas saat dihubungi GenPI.co, Senin (10/1).

Sebab, kalau kebutuhan di dalam negeri sampai terganggu, dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha, baik di Jawa maupun luar Jawa tentu akan berdampak buruk.

BACA JUGA:  Jenderal Dudung Nyanyi Ayo Ngopi, Partai Ummat Telak: Ironi!

Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh pemerintah tersebut jelas sudah sangat tepat.

"Sangat benar karena sudah sesuai dengan semangat yang terdapat dalam konstitusi negara kita, terutama dengan ayat 3 pasal 33 UUD 1945, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.

BACA JUGA:  Publik Dukung Jokowi Dorong Pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Jadi, dalam hal yang terkait dengan masalah batu bara ini, kebijakan pemerintah tidak boleh terlalu mengedepankan pertimbangan kepentingan ekspor dan bisnis saja.

Akan tetapi, harus lebih mendahulukan  kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan lainnya.

Kalau seandainya keperluan dalam negeri sudah terpenuhi dan sudah aman, sisanya itulah yang akan diekspor.

"Jadi, jangan sampai terbalik dan pemerintah kita lihat dalam masalah ini sudah melaksanakan tugasnya tersebut  dengan baik," katanya.

Anwar mengatakan, kebijakan yang dibuat ini sudah sesuai dengan amanat dari hukum dasar yang ada di negeri ini.

Akan tetapi, Anwar juga memberi catatan kritis pada keputusan ini.

"Yang disesalkan mengapa sampai terjadi penghentian ekspor yang terkesan mendadak?" katanya.

Padahal,lanjutnya,  kalau seandainya ada koordinasi yang baik antara PLN, pemerintah dan pengusaha tambang, tentu masalah ini tidak harus terjadi.

“Sehingga hubungan dagang antara indonesia dengan negara-negara mitra pengimpor batu bara, seperti  China, India, Jepang dan Korea Selatan tidak akan terganggu,” pungkas Anwar Abbas(*)