GenPI.co - Sebuah opsi ngawur disebut pengamat politik. Itu sebagai respons dari wacana Ganjar Pranowo yang diplot di Pilkada DKI Jakarta.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS blak-blakan soal ini.
Fernando menjelaskan, berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 bagian n, yang mana bunyinya ialah setiap calon kepala daerah belum pernah menduduki posisi jabatan yang sama selama 2 kali masa jabatan.
Alhasil, berdasarkan pada UU Pilkada tersebut, Ganjar sudah tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta karena sudah pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sebagai dua periode.
"Jadi, tidak mungkin Ganjar akan diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024," kata Fernando kepada GenPI.co, Selasa (11/1).
Padahal, seharusnya PDIP terus menggaungkan kadernya yang berpotensi untuk ikut pilpres, seperti Ganjar Pranowo sehingga makin bisa diterima masyakakat.
Akan tetapi, yang terjadi justru membuat opsi yang sudah tidak mungkin dilakukan.
"Untuk gubernur DKI Jakarta yang akan datang, sangat tepat kalau PDIP selalu memunculkan nama Gibran atau kader PDIP lainnya yang berpotensi untuk memenangkan pilkada," katanya.
Pasalnya, sudah saatnya PDIP kembali memenangkan Pilkada DKI Jakarta. "Jangan membuat opsi yang ngawur dan bertentangan dengan UU," katanya.
Sebelumnya, dalam acara HUT ke-49 PDIP, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga sempat memberi pernyataan yang bikin kaget.
Dia mengatakan, dari tingkat terbawah, anak ranting, dan masyarakat akan didapatkan semua data-data yang akan diberikan ke DPP partai dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Akan tetapi, dinamika terus terjadi, Eriko mengatakan bisa saja calon itu datang dari Jawa Tengah.
Misalnya Hendrar Prihadi ditarik ke Jakarta atau bahkan Ganjar Pranowo.
Menurutnya, semua tidak ada yang tak mungkin, hanya saja dia menggarisbawahi bahwa pengalaman si calon harus mumpuni. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News