Direktur Kedai Kopi Tolak PDIP Disebut Oligarki, Ini Alasannya

GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo blak-blakan. Dia tegas tolak PDIP disebut oligarki.

Itu muncul setelah ada pernyataan Presiden ke-5 Megawati yang blak-blakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini membuat publik kebingungan. Maklum, masih banyak yang menganggap bahwa PDIP adalah oligarki yang bersembunyi di balik Istana.

BACA JUGA:  Gibran Dilaporkan ke KPK, Direktur KPN Senggol Kader PDIP

Hal tersebut lantas dibantah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo. Menurutnya PDIP bukan seperti yang publik bayangkan.

"Terkait pemikiran masyarakat soal PDIP sebagai oligarki berkedok partai. Menurut saya, masyarakat juga harus disiplin dalam definisi. Karena PDIP memang jelas partai politik," ujar Kunto kepada GenPI.co, Sabtu (15/1).

BACA JUGA:  Internal PDIP Memanas, Bantuan dari Ganjar Pranowo Dikembalian

Menurutnya, PDIP merupakan institusi resmi dalam sebuah tatanan negara demokratis yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan politik.

"Memang betul kalau partai politik menghimpun dan ingin meraih kekuasaan, tapi beda dengan oligarki yang tidak memiliki institusi secara jelas," ucapnya.

BACA JUGA:  PDIP Tolak 3 Periode, Siapa yang Mau Usung Jokowi Lagi?

Dirinya juga menolak apabila PDIP disebut-sebut sebagai oligarki yang menggunakan kekuatan untuk mengatur tanah air.

"Oligarki itu perorangan, badan-badan, atau organisasi yang ada di luar sistem demokrasi ini dan kemudian menyetir demokrasi, pemerintahan, dan politik kita," ucap Kunto.

Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Umum Megawati Sukarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasto juga mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan patuh pada konstitusi.

Oleh sebab itu, ketua umum PDIP tersebut tetap setuju dengan maksimal masa jabatan dua periode sebagaimana diatur dalam konstitusi. (*)