Pengamat: Kasus Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Berbuntut Panjang

GenPI.co - Upaya penjemputan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti oleh sejumlah anggota kepolisian di kediaman masing-masing berbuntut panjang.

Seperti diketahui, sebelumnya kedua sosok tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal tersebut berawal dari beredarnya video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" di YouTube Haris Azhar.

BACA JUGA:  IM57+ Kecam Penjemputan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo pun memberikan komentarnya terkait hal ini.

"Penjemputan paksa Haris Azhar dan Fatia ini menjadi preseden buruk bagi demokratisasi di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo kepada GenPI.co, Jumat (21/1).

BACA JUGA:  Imparsial: Polisi Jemput Paksa Haris dan Fatia Bentuk Intimidasi

Dirinya lantas memberikan alasan mengapa hal tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Karena, pertama, publik memiliki hak untuk memberikan kritik kepada pejabat negara sekaligus mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan yang dia lakukan," katanya.

BACA JUGA:  Luhut Didesak Mundur Setelah Melaporkan Haris Azhar dan Fatia

Selain itu, menurutnya, apa yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia merupakan hal yang wajar.

Seperti diketahui, keduanya mengambil sumber dari penelitian yang dilakukan berbagai LSM.

"Pemeriksaan dan kritik lewat jalur publik ini sangat sah dilakukan. Hal yang harus dilakukan oleh pejabat negara adalah membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar," ucapnya.

Seperti diketahui, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Keduanya diperiksa sebagai saksi atas laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. (*)