Soal Kepala Otorita IKN, Utut PDIP Tak Mau Banyak Berandai-andai

GenPI.co - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto tak mau banyak berandai-andai terkait nama sosok calon kepala otorita IKN (Ibu Kota Negara).

"Kalau orang yang mau ditunjuk itu wilayahnya Pak Jokowi, dia mau nunjuk siapa pun yang dianggap capable yang boleh saja," kata Utut di Kompleks Parlemen, Kamis (20/1).

Dia mengatakan tak berhak memberikan komentar terkait siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi, karena merupakan hak prerogatif presiden. 

BACA JUGA:  Akademisi Duga Ada Konflik Antara Arteria Dahlan dengan Kajati

"Kalau kami yang penting UU-nya sudah diketok yang kami jaga adalah uu ini bisa implementasinya jalan di lapangan,” katanya.

Terkait undang-undang tersebut, Utut mengatakan sudah menyampaikannya melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bahwa perlu 5 PP yang menguatkan.

BACA JUGA:  Luhut Seret Haris Azhar dan Fatia ke Polisi, Pengamat Tak Setuju

Lima PP yang diusulkan ini yakni PP yang menguatkan konsep pertanahan, menguatkan konsep pertahanan negara, konsep pendanaan.

Selain itu, PP menjaga adat istiadat dan kebudayaan orang Dayak, terakhir, PP tentang daerah-daerah sekitar jangan sampai tertinggal jauh dibanding IKN. 

BACA JUGA:  Ditanya Soal IKN, Hinca Panjaitan Singgung Kepemimpinan SBY

Sebelumnya, beredar nama Basuki Tjahaja Purnama dan Azwar Anas digadang-gadang menjadi calon kepala otorita baru.

Presiden Jokowi mengungkap empat nama calon Kepala Otorita IKN Nusantara. 

Selain Ahok, ada nama Bambang Brodjonegoro, Tumiyono, dan Azwar Anas.

Jokowi belum membeberkan lagi nama kandidat Kepala Otorita IKN usai UU IKN disahkan. Namun, hanya memberi tahu ciri-ciri sosok yang akan dipilih.

"Paling tidak, pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," ungkap Jokowi. (*)